Dalam progres itu, setiap OPD harus saling koordinasi dalam pemenuhan dokumen menjadi Area Intervensi antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Penggesaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Managemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD.

"Dengan dilaksanakannya rapat ini,kami berharap mudah-mudahan data yang belum, akan segera ditindak lanjuti oleh masing-masing OPD yang masuk dalam 8 area MCP KPK. Sehingga, nilai perindeks perolehan MCP KPK dapat terpenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan diatas sebesar 85,03%,"tutupnya.